BEM KM UNMUL | BERITA

[Hari Konstitusi]

  2018-08-23 03:26:00

Konstitusi merupakan sebuah peraturan dalam sebuah ketatanegaraan yang menjadi landasan pengatur keberlangsungan berjalannya sebuah negara baik dalam hal politik, sosial budaya dan sebagainya. Konstitusi di indonesia sangat sering kita kenal dengan UUD yang merupakan konstitusi paling mendasar yang mengatur secara garis besar ketatanegaraan baik dalam struktur, politik, sosial dan lainnya secara lebih mendalam.

Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dibalut sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.

Cita-cita luhur pendiri Bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan bangsa tersebut ada dua hal yang sangat bersinggungan dengan hukum dari pilar-pilar pokok berdirinya bangsa dan Negara Republik Indonesia, yakni perlindungan bagi segenap bangsa dan keadilan sosial (social justice) – yang karenanya Indonesia mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum.

Pilihan Indonesia menjadi bagian dari Negara hukum(konstitusi) adalah dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan dasar tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara yang harus dilindungi.Konstitutionalisme, adalah sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. 

Prinsip dasar dari negara hukum adalah adanya pemberian jaminan  perlindungan,  dan penghormatan terhadap HAM. HAM secara jelas diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasca Amandemen. Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Dalam penegakan hukum prinsip ini dalam konstitusi kita tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945,  bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Manifestasi  dari negara memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dengan membangun sebuah sistem penegakan hukum. Sistem penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah, dalam hal ini kaidah hukum/peraturan perundang-undangan, yang berlaku dalam masyarakat. 

Dalam realitanya penegakan hukum di negeri ini amat terbalik dari harapan konstitusi dan semakin bergeser dari substansi konstitusi yang sebagaimana teramanatkan dalam UUD  1945. Tentunya ini menjadi kritik pedas bagi pengguna otoritas negeri ini yang seharusnya menjadi negeri demokrasi dengan konstitusi UUD 1945.

Berita Lainnya

Card image cap
2018-08-30 02:11:29
Gjsnsvsvbsjs

bit.ly/LogoKita 

Bbd

.

Card image cap
2018-08-23 03:30:07
[Samat Hari Raya Idul Adha]

Taqabalallahu Minna Wa Minkum (Semoga Allah menerima amal dari kami dan amal dari kalian)

Inilah saat untuk merayakan semangatmu dalam berkurban, harapanmu pada ampunan, dan keteguhanmu dalam beriman.

Selamat Hari Raya Idul Adha 1439 H,

Mohon Maaf Lahir Batin.

.

----------------

K-MW/32/122/08

Salam, 

BEM KM Unmul 2018

"Kolaborator Cinta Asa Untuk Indonesia"

.

Card image cap
2018-08-23 03:26:00
[Hari Konstitusi]

Konstitusi merupakan sebuah peraturan dalam sebuah ketatanegaraan yang menjadi landasan pengatur keberlangsungan berjalannya sebuah negara baik dalam hal politik, sosial budaya dan sebagainya. Konstitusi di indonesia sangat sering kita kenal dengan UUD yang merupakan konstitusi paling mendasar yang mengatur secara garis besar ketatanegaraan baik dalam struktur, politik, sosial dan lainnya secara lebih mendalam.

Undang-undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya dibalut sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara.

Negara dan konstitusi adalah dwitunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu konstitusi Indonesia. Hampir setiap negara mempunyai konstitusi, terlepas dari apakah konstitusi tersebut telah dilaksanakan dengan optimal atau belum. Yang jelas, konstitusi adalah perangkat negara yang perannya tak bisa dipandang sebelah mata.

Cita-cita luhur pendiri Bangsa Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam tujuan bangsa tersebut ada dua hal yang sangat bersinggungan dengan hukum dari pilar-pilar pokok berdirinya bangsa dan Negara Republik Indonesia, yakni perlindungan bagi segenap bangsa dan keadilan sosial (social justice) – yang karenanya Indonesia mendeklarasikan diri sebagai Negara hukum.

Pilihan Indonesia menjadi bagian dari Negara hukum(konstitusi) adalah dalam rangka menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia. Konstitusi merupakan kesepakatan dasar tentang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan negara, hak-hak warga negara yang harus dilindungi.Konstitutionalisme, adalah sebuah paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi. 

Prinsip dasar dari negara hukum adalah adanya pemberian jaminan  perlindungan,  dan penghormatan terhadap HAM. HAM secara jelas diatur dalam konstitusi UUD 1945 pasca Amandemen. Dalam UUD 1945 yang diamandemen, HAM secara khusus diatur dalam Bab XA, mulai pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J. Dalam penegakan hukum prinsip ini dalam konstitusi kita tertuang dalam Pasal 27 UUD 1945,  bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.

Manifestasi  dari negara memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah dengan membangun sebuah sistem penegakan hukum. Sistem penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup yang selaras dengan kaidah, dalam hal ini kaidah hukum/peraturan perundang-undangan, yang berlaku dalam masyarakat. 

Dalam realitanya penegakan hukum di negeri ini amat terbalik dari harapan konstitusi dan semakin bergeser dari substansi konstitusi yang sebagaimana teramanatkan dalam UUD  1945. Tentunya ini menjadi kritik pedas bagi pengguna otoritas negeri ini yang seharusnya menjadi negeri demokrasi dengan konstitusi UUD 1945.

.