[Selamat Hari Pers Nasional]

Salam Cinta Unmul !

Tepat pada tanggal 9 Februari, diperingati sebagai Hari Pers Nasional (HPN) yang merupakan hasil kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-28 di Padang, Sumatra Barat tahun 1978. Peringatan Hari Pers Nasional telah ditetapkan berdasarkan pada Keputusan Presiden  No. 5 tahun 1985. 

Pers atau media massa merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekilas sejarah tentang Pers Nasional, pada masa orde baru kebebasan pers saat itu sangatlah terbatas. Jika berani mengkritik/mempublikasikan di media cetak maupun media lainnya mengenai pemerintahan akan mendapat sebuah ancaman keras, bahkan Pemerintah telah membuat peraturan dimana akan mencabut media yang bersebrangan dengan pemerintahan. Dengan kekuasaan negara diatas media pers, munculnya SIUPP yaitu Surat Izin Untuk Penerbitan Pers. Hal ini menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dan memperjuangkan hak- hak dalam kehidupan berbangsa. 

Namun berlanjut pada masa Reformasi tahun 1998, Pers Nasional bangkit dari keterpurukan. Bahwasannya SIUPP yang berlaku di Era Orde Baru tidak dipakai lagi. Kebebasan pers dibuka dan ditandai dengan berlakunya UU No.40 tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang memberikan kebebasan kepada para penulis maupun masyarakat untuk menyampaikan pemikiran yang kritis, namun tetap dalam koridor hukum dan kode etik yang telah disepakati. Pers memiliki beberapa fungsi, selain memberikan informasi bagi publik, juga membantu dalam mengambil keputusan atas isu-isu penting, dan dapat membantu publik untuk mengawasi institusi negara yang menjalankan fungsi legislatif, ekskutif, dan yudikatif. 

Pers/media massa di Indonesia berkembang pesat. Bagaimana tidak teknologi Informasi yang semakin canggih dan berkualitas bersamaan dengan perkembangan zaman (up to date) tidak terlepas perananya sebagai wartawan. Kebebasan yang diperoleh pada orde reformasi, membuat media massa dengan mudah mengembangkan isi pemberitaan. Sayangnya, kebebasan mengekspolitasi oleh sebagian Industri media untuk mendapatkan keuntungan dan mengabaikan fungsi sebagai instrumen pendidik masyarakat. 


Pers diharapkan dapat memberikan pendidikan untuk masyarakat luas agar dapat membentuk karakter bangsa yang bermoral !


TTD,

Syafira Muslimawati Susanti

Bendahara Biro Meditif 2018


--------------------

K-MED/02/09/02

Salam,

Biro Media dan Informasi Kreatif

BEM KM UNMUL 2018

"Ciptakan Informasi Tanggap Aspirasi"

Read More

[Seruan Aksi Tolak MoU Perbantuan TNI kepada POLRI]

Salam Perjuangan KM Unmul !

Hidup Mahasiswa !

Hidup Rakyat Indonesia !

Hari ini para pemangku kebijakan sudah seenaknya dalam mengambil keputusan tanpa mementingkan rakyat. MoU yang di luncurkan dalam Perbantuan TNI kepada POLRI merupakan wujud dari pembungkaman suara rakyat, hak-hak suara rakyat segera di binasakan dan akan terlahir jiwa-jiwa penakut dalam diri generasi selanjutnya. 

Reka ulang kejadian 1966, 1998 mungkin akan terjadi kembali di negeri ini, pembantaian pemuda pemudi bangsa akan kembali atau bahkan Orde Lama dan Orde Baru akan segera dimulai !

Apakah kalian para pemuda akan diam ? Atau bangkit melawan melihat beringasnya pemangku kebijakan negeri ini. Hanya ada satu kata, LAWAN !

Adapun tuntutan yang akan disampaikan:

1. Menolak TNI dalam menghadapi unjuk rasa dan mogok kerja karena telah mencederai tuntutan reformasi.

2. Mendesak pemerintah untuk tidak menyepakati MoU perbantuan TNI kepada POLRI.

Maka dari itu BEM KM Unmul menyerukan kepada seluruh kepala/perwakilan di setiap Lembaga dan BEM Fakultas Universitas Mulawarman untuk turun ke jalan pada:

✔ Hari/Tanggal: Jumat, 09 Februari 2018

✔ Pukul: 15.30 WITA

✔ Titik Kumpul: Halaman SC

✔ Titik Aksi: Simpang 4 Lembuswana

"Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih, akan tetap hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku hadapi".

-Jendral Soedirman-

Ditunggu kehadirannya !

Karena Indonesia hari ini sedang SEKARAT.

-----------

Salam,

K-SPOL/04/09/02

Kementerian Sosial Politik 

BEM KM UNMUL 2018

"Siap Bergerak Dalam Aksi Kita"

Read More

[SUARA KITA: Impor Beras untuk Siapa Pak ?]

Salam Perjuangan KM Unmul !

Lagi dan lagi Negara yang kaya ini tidak mampu mengelola sumber daya alam (SDA) dengan baik, terbukti dengan kondisi bahan pokok pangan terutama dari beras bulog yang tidak bisa terpenuhi oleh Negara kita sendiri, padahal Negara kita banyak petani. Kemanakah hasil pertanian kita? Tentu menjadi pertanyaan yang besar bagi kita, lahan pertanian yang luas namun tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan beras. Terbukti bahwa kondisi beras saat ini perlu impor dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hingga mencapai 26 ribu ton beras yang berasal dari dua Negara yakni Vietnam dan Thailand, yang di gadang-gadang akan masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Februari 2018 ini.

Tentu hal ini sangat mengganjal bagi kita, apakah kondisi ini akan tetap kita diamkan? atau kita acuhkan?

Bagaimana tanggapan kita terhadap kondisi ini? Negara kita kaya akan lahan pertanian tapi kenapa masih perlu impor beras dari luar negeri, kemana hasil pertanian kita selama ini? Bagaimana pengelolaan SDA yang ada saat ini? Serta bagaimana pengelolaan SDM yang terjadi di negeri ini.

Sebuah harapan besar kedepan agar kondisi ini tidak berlanjut. Karena kita tau petani di Negeri kita ini banyak, saya yakin mereka siap memenuhi kebutuhan SDA kita. Jika di kelola dengan baik oleh SDM dari masyarakat serta tidak luput dari campur tangan pemerintah terutama terhadap pengelolaan SDA di Negeri Indonesia ini.

Dengan demikian Pemerintah telah mengkhianati keringat para petani Indonesia, bahkan terkesan telah mematikan mata pencaharian petani dengan lebih mengutamakan beras dari luar negeri, pengkerdilan seperti ini tidak dapat dibiarkan menjamur di Negara yang kaya akan sumber daya alamnya sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan lumbung padi bagi rakyatnya.

Hidup Mahasiswa !
Hidup Rakyat Indonesia !

Narahubung:
085390152077 (Idet)

TTD,
Eli Basrul I.P
Dirjen Kebijakan Nasional

-----------------------
K-SPOL/03/07/02
Salam,
Kementerian Sosial Politik 
BEM KM UNMUL 2018
"Siap Bergerak Dalam Aksi Kita"
Read More

[Nobar Mata Najwa : Kartu Kuning Jokowi]

Salam Perjuangan !

Rabu, 7 Februari 2018 ketua BEM UI, UGM, ITB & IPB yang nerupakan perwakilan BEM SI serta ketua BEM Trisakti diundang dalam acara live Mata Najwa. Apa saja yang akan dibahas disana?
Berbagai opini datang silih berganti memberikan tanggapan tentang aksi dari ketua BEM UI Zaadit Taqwa.

Melihat begitu peliknya permasalahan yang terjadi di kehidupan pemerintah dan kebijakan negara saat ini. Mahasiswa memang selalu hadir dalam garda terdepan untuk menyerukan kegelisahan dengan harapan berbagai perbaikan Indonesia.

Kali ini, Zaadit melakukan aksi berani itu, ia memberikan peringatan kepada Jokowi dengan mengacungkan kartu kuning dihadapan Jokowi secara terang-terangan.

Apa jawaban Zaadit?

Jangan lupa, saksikan #LIVE Mata Najwa pukul 21.00 WITA di @officialtrans7.
Lihat keseruan yang akan dibahas dari ungkapan seorang Zaadit.
Mahasiswa wajib nonton nih !! 

#Satukan Perjuangan
#Untuk Perbaikan Indonesia

Hidup Mahasiswa !
Hidup Rakyat Indonesia! 
-----------------------------
K-MW 02/07/02
Salam,
BEM KM unmul 2018
"Kolaborator Cinta Untuk Asa
Read More

[SUARA KITA: TNI Ikut Hadapi Demonstrasi, Indonesia Menuju Neo-Orba]

[SUARA KITA: TNI Ikut Hadapi Demonstrasi, Indonesia Menuju Neo-Orba]

Hidup Mahasiswa !
Hidup Rakyat Indonesia !
Salam Perjuangan KM Unmul !

Indonesia saat ini dihadapi dengan berbagai peristiwa dimana rakyat seakan dibungkam, organisasi masyarakat dibubarkan, hingga menyebabkan saat ini Indonesia disebut "Darurat Demokrasi". Komunisme juga menjadi momok menakutkan yang kembali bangkit di Indonesia dengan berbagai peristiwa yang terjadi pada tahun 2017. Berkaca dari rezim sekarang yang anti kritik terhadap kebijakan, mereka yang membuat kita yakin bahwa Indonesia semakin dekat dengan "Neo-Orde Baru". Hal ini pun menimbulkan pertanyaan, apakah Indonesia saat ini sedang menuju "Neo-Orde Baru?"

Selasa, 23 Januari 2018, Kepolisian Republik Indonesia membuat nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Tentara Nasional Indonesia untuk bekerjasama dalam upaya ketertiban masyarakat. Kesepahaman itu dituangkan dalam MoU Nomor B/2/1/2018 dan Nomor Kerma 2/2/2018 yang akan berlaku untuk lima tahun ke depan.

Adapun Nota kesepahaman ini membuat TNI sebagai berikut:

● Menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja.
● Menghadapi kerusuhan massa.
● Menangani konflik sosial.
● Mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersikap lokal, nasional, maupun internasional yang mempunyai kewenangan.
● Situasi lain yang memerlukan bantuan "Pihak Kedua" sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelibatan TNI dalam menghadapi demonstrasi merupakan pengkhianatan terhadap tuntutan reformasi, ini tindakan yang tidak tepat lantaran berseberangan dengan pasal 7 ayat 3 undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Kemudian, MoU ini tidak memuat keterangan secara jelas dan terukur soal derajat kegentingan/kerawanan dari situasi yang mengganggu harkamtibmas. Lagi pula, unjuk rasa dan mogok kerja merupakan hak penyampaian pendapat. Tentunya ini sangat mengherankan sekali dengan langkah Polri mengajak TNI dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tentunya Mahasiswa sebagai Ekstra Parlementer Jalanan, sangat tidak sepakat dan menolak adanya MoU Perbantuan TNI Kepada POLRI dalam hal keterlibatan pengamanan dan penertiban unjuk rasa massa dan mogok kerja. Karena, ini merupakan muara dari munculnya Orde Baru jilid II yang sangat bertentangan dengan reformasi maupun demokrasi. Jangan sampai ada pembungkaman suara, karena sejatinya panggung jalanan adalah salah satu gerbang majunya demokrasi Indonesia dalam menyampaikan aspirasi dan keresahan atas kebijakan pemerintah.

Sejarah membuktikan melalui kerja ekstra parlementer ini akan mampu menunjukkan bentuk pembangkangan dan perlawanan pada otoriterisme, dan secara kontekstual saat ini untuk melawan oligarkhi koalisi neo orba. Atas dasar itulah pemerintahan Jokowi-JK harus dikawal dengan dukungan kritik yang bisa memecahkan masalah bangsa, sesuai dengan track demokrasi kerakyatan dan semangat membangun bangsa yang berdaulat. Bagaimanapun juga realitas ini akan terbaca, siapa sesungguhnya menjadi kekuatan demokrasi dan anti demokrasi. Akan bisa pula menemukan dan membedakan antara reformis sejati dan reformis gadungan.

Hidup Mahasiswa !
Hidup Rakyat Indonesia !

TTD,
Idet Arianto Putra
Menteri Sosial Politik
BEM KM Unmul 2018

--------------------
K-SPOL/02/06/02
Salam,
Kementerian Sosial Politik 
BEM KM UNMUL 2018
"Siap Bergerak Dalam Aksi Kita"
Read More